Bola Panas Kepulangan Habib Rizieq

Oleh : Hersubeno Arief

DAUNJATUH.COM – Rencana kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menjadi isu paling panas dalam beberapa bulan terakhir. Bukan hanya media dan pengamat, tapi spekulasi tersebut juga menjadi bahan pertaruhan para bandar judi. Kabar terbaru Habib Rizieq akan kembali ke Indonesia 21 Februari (212).

Kabar rencana kepulangan kali ini cukup serius. Sejumlah media mengutip keterangan Sekjen FPI Habib Novel Bamukmin yang juga dikenal sebagai juru bicara Persaudaraan Alumni 212. Panitia penyambutan kepulangan Habib Rizieq juga sudah dibentuk, diketuai oleh pengacara senior Eggy Sudjana.

Namun kabar tersebut kembali mentah. Bamukmin malah menyebutnya sebagai hoax, alias kabar palsu.“Kembali atau tidaknya Habib Rizieq tergantung istikharah beliau,” tegasnya.

Mengapa isu kepulangan Habib Rizieq ini menjadi bola panas?

Hiruk pikuk Pilkada DKI dan berbagai Aksi Bela Islam (ABI) menjadikan Habib Rizieq sebagai figur pemersatu umat. Posisinya sebagai Ketua Dewan Pembina Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) membuat Habieb Rizieq menjadi tokoh sentral dalam berbagai gerakan, terutama gerakan politik memilih pemimpin.

Peran dan pengaruh Habib Rizieq, utamanya di kalangan muslim perkotaan sudah melampaui peran para pimpinan dan tokoh formal organisasi Islam, maupun partai politik.

Hadirnya Habieb Rizieq sangat diperlukan untuk menyatukan kekuatan umat di tahun-tahun politik. Peta Pilkada serentak 2018, dan terlebih lagi pada Pilpres 2019 bisa berubah.

Sebaliknya bagi lawan politik, terutama penguasa dan partai-partai pendukungnya, kehadiran Habib Rizieq menjadi ancaman serius. Tumbangnya Ahok dalam Pilkada DKI 2017 menjelaskan mengapa konsolidasi umat yang bisa dikapitalisasi dengan kembalinya Habib Rizieq harus dicegah. Kekuatan modal yang menyatu dengan kekuatan politik penguasa terbukti tidak ada artinya bila umat bersatu.

Tiga skenario

Setidaknya ada tiga skenario yang bisa dilakukan pemerintah bila Habib Rizieq benar kembali ke Indonesia.

Pertama, menyambut kedatangan Habib Rizieq dan mencoba merangkulnya. Kapolri menutup kasus tudingan chat mesum dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Bila upaya ini yang ditempuh oleh pemerintah maka setidaknya situasi politik menjelang pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019 bisa lebih adem.

Upaya mediasi semacam ini sebenarnya sudah dilakukan pemerintah, sejumlah pejabat terutama kalangan intelijen dikabarkan sudah berkali-kali menemui Habib Rizieq di kota Mekah, Arab Saudi. Mereka meminta Habib kembali dengan jaminan kasusnya tidak diteruskan. Hanya saja jika langkah ini yang diambil, polisi bisa kehilangan muka. Sebab polisi telah menetapkannnya sebagai tersangka pornografi. Status inilah yang menyebab Habib Rizieq harus hijrah dan menghindari penangkapan.

Selain itu tidak ada jaminan bahwa pemberian SP3 akan menghentikan sikap kritis Habib Rizieq terhadap pemerintah. Kabarnya syarat Habib Rizieq boleh pulang, asal mendukung pemerintah, juga ditolak. Melalui orang dekatnya Habib masih terus menyatakan keprihatinannya atas situasi politik dalam negeri. Penganiayaan sejumlah ulama antara lain disebut-sebut sebagai faktor pendorong dia ingin segera kembali ke tanah air.

Kedua, ditangkap dan ditahan. Dengan statusnya sebagai tersangka, berkali-kali menolak panggilan, dan “buron,” bisa menjadi dasar polisi menangkap dan menahan Habib Rizieq begitu dia tiba kembali di Indonesia.

Kalau skenario ini yang di tempuh, maka situasinya bisa memanas dan bukan tidak mungkin berkembang di luar kendali. Jutaan pendukung Habib Rizieq yang tidak puas bisa kembali turun ke jalan dan membuat situasi politik dalam negeri kembali memanas. Skalanya dan tensinya mungkin bisa lebih besar dan lebih tinggi dibandingkan dengan Pilkada DKI Jakarta.

Pemerintah dengan kekuasaannya bisa saja menetapkan keadaan/status darurat sipil, atau bahkan darurat militer di beberapa daerah tertentu, bila situasi tidak terkendali. Namun opsi ini secara politik ongkosnya sangat mahal. Hal itu juga bisa menjadi langkah mundur bagi proses demokrasi Indonesia yang tengah berjalan.

Bila opsi ini yang ditempuh, juga bisa kian menggerus kepercayaan umat Islam terhadap pemerintahan Jokowi. Opsi ini pasti tidak diinginkan oleh Jokowi yang kini tengah berupaya secara keras merangkul umat Islam.

Dua skenario di atas merupakan buah simalakama bagi pemerintah. Namun bila dikalkulasi secara politik, maka skenario pertama masih jauh lebih menguntungkan dibandingkan skenario kedua. Pemerintahan Jokowi bisa mengimbangi dengan berbagai langkah politik yang populis dan lebih merangkul umat Islam.

Di luar dua skenario tadi, ada skenario ketiga, yakni tetap “menahan” Habib Rizieq di Mekah dan sementara tidak pulang ke Indonesia.

Skenario ini setidaknya akan “baik” bagi umat dan “sangat baik” bagi pemerintah. Namun skenario ini bukan tidak punya “risiko,” bagi pemerintah.

Sejak Habib Rizieq bermukim di kota Mekah, hampir semua tokoh termasuk warga biasa asal Indonesia yang pergi umroh, rasanya belum afdhol bila tidak bertemu dengannya. Mencium tangan Habib Rizieq, mohon didoakan dan tak lupa selfie menjadi semacam ritual wajib setelah ibadah di masjidil haram.

Habib Rizieq sudah menjadi semacam ikon perlawanan di pengasingan. Semakin lama, aura misteri yang berpadu dengan kesakralan kota suci Mekah akan memperkuat simbol-simbol “mistis” di seputarnya.

Selain itu era digital yang ditandai dengan dahsyatnya komunikasi via media sosial (medsos) membuat jarak, tidak lagi berarti. Pemimpin Besar Revolusi Iran Ayatulloh Khomeini berhasil memimpin perlawanan terhadap rezim Shah Pahlevi selama 14 tahun dari tempat pengasingan. Dia bisa menggerakkan para pendukungnya melalui pidato-pidatonya yang direkam ke dalam kaset.

Habib Rizieq mempunyai kemewahan yang tidak dimiliki Khomeini. Dengan leluasa dia masih bisa tetap berkomunikasi dengan para pendukungnya melalui berbagai platform medsos. Pada saat reuni Gerakan 212 di lapangan Monas, Habib Rizieq yang masih berada di Arab Saudi menyampaikan pidato.

Faktor ini harus benar-benar dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi dan para pendukungnya. Harus dicari jalan keluar yang benar-benar baik, tidak hanya bagi pemerintah, umat Islam, dan tentu saja kepentingan bangsa dan negara, di atas segala-galanya. End.*

Sumber: Hersubenoarief.com

Tinggalkan Balasan