ROBOH KAH BUMIPUTERA KAMI?

Oleh : Djony Edward – Wartawan Senior

DAUNJATUH.COM – Bak novel sastra Robohnya Surau Kami, karya Ali Akbar Navis, begitulah kira-kira yang terjadi pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 bila tak segera ditangani. Bumiputera adalah perusahaan asuransi jiwa tertua di tanah air (104 tahun), namun nasibnya kini bak hidup segan, mati tak enggan.

Padahal saat didirikan oleh Boedi Oetomo pada masa perjuangan 1912 dengan modal Rp0, spiritnya adalah gotong royong untuk menyejahterakan pemegang polis. Namun karena komplikasi masalah badan hukum, governance yang buruk, dan pengawasan yang lemah, bahkan terkesan adanya pembiaran masalah, sehingga membuat penyakit menahun yang tak kunjung sembuh itu makin kritis. Semua pihak tentu berharap Bumiputera tidak roboh tergilas zaman.

Bumiputera merupakan satu-satunya perusahaan nasional yang berbadan hukum mutual (usaha bersama) yang berlandaskan nasionalisme, semangat gotong royong, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sesuai dengan corak ekonomi kerakyatan sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

Badan hukum mutual dimaksud adalah, dimana setiap pemegang polis adalah sekaligus pemegang saham. Dalam operasi dan pengambilan keputusan mutual sangat berbeda dengan Perseroan Terbatas (PT) maupun Koperasi. Selain ada unsur jajaran Direksi dan Komisaris, mutual ini memiliki Badan Perwakilan Anggota (BPA). Secara politik perusahaan, BPA inilah yang paling menentukan pengambilan keputusan strategis di Bumiputera.

Pengelola statuter

Kabar terakhir, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membentuk pengelola statuter, yakni pengurus baru Bumiputera yang ditunjuk OJK. Tentu saja hal ini mengundang pertanyaan besar, mengapa bukan pilihan BPA seperti yang lalu-lalu.

Latar belakang dibentuknya pengelola statuter lantaran sudah 3 kali pengurus yang dibentuk BPA mengundurkan diri. Entah karena tekanan politik BPA yang begitu kuat atau karena masalahnya memang terlalu rumit dan menyita energi begitu besar.

Pengurus pertama yang merupakan hasil bentukan BPA adalah Cholil Hasan, profesional bidang keuangan yang dipercaya menjadi Direktur Utama pada 2011. Namun dia mengundurkan diri pada 2012 karena ada masalah good corporate governance (GCG) yang parah, mission impossible Cholil adalah mengubah badan hukum mutual menjadi PT dan membenahi GCG, namun gagal. Diapun mundur karena merasa begitu kuatnya politicking.

Maka masuklah Majdi Ali, mantan Dirut Bumiputera yang dipercaya menjadi Dirut kembali menggantikan Cholil Hasan. Namun pada September 2013, Majdi pun mundur tanpa alasan yang transparan. Masuklah Fauzi Darwis menggantikan posisi Majdi, namun itupun tak lama kemudian dia mundur kembali.

Tak hanya direksi yang mundur, tapi juga beberapa komisaris mundur karena tak kuat adanya politicking yang kuat oleh BPA. Bahkan diberhentikan. Di kursi BPA saat itu duduk sejumlah politisi, seperti Ketua BPA Syahrul Yasin Limpo yang pada saat yang sama adalah Gubernur Sulsel dari Partai Golkar. Selain itu ada Nurhasanah (politisi PDIP), Rita Widyasari (Bupati Kutai Kertanegara Tenggarong asal Golkar), Muchayat (politisi asal Partai Demokrat) dan Habel Melkias Suae yang juga diketahui seorang politisi asal Papua.

Itu sebabnya, menurut Mas Achmad Daniri, mantan Komisaris Independen Bumiputera, banyak tokoh profesional yang lurus dan memiliki spirit governance yang tinggi, juga ikut terpental karena tak kuat dengan praktik politicking tersebut. Tokoh-tokoh dimaksud seperti Binhadi, Sugiharto, Bacellius Ruru, I Nyoman Tjager, Daniri, Cholil Hasan dan Irvan Rahardjo.

Dirut dan komisaris Bumiputera yang mundur tersebut adalah produk BPA, kali ini OJK yang mengambil peran menunjuk 7 pengelola statuter. Mereka adalah Didi Achdijat (Koordinator—mantan Dirut Bumi Asih Jaya) dan dibantu oleh 6 orang anggota, yakni Sriyanto M, Yusman, Adhi Massardi (mantan Jubir Presiden Gus Dur), Supandi WS, Dirman Pardosi (mantan Dirut BP), dan Agus Sigit K.

Dalam melaksanakan tugasnya, ke-7 pengelola statuter dibantu oleh para konsultan papan atas. Mereka adalah PricewaterhouseCoopers, Tax Auditor Rustam Consulting,Actuary PT Milliman Indonesia, PT BNP Paribas dan perusahaan sekuritas seperti PT Mandiri Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT BNI Sekuritas Indonesia.

Namun disayangkan banyak kalangan, penunjukkan pengelola statuter OJK tidak mengajak pemegang polis untuk berunding, kata salah satu pemegang polis Irvan Rahardjo. Sehingga banyak sekali pertanyaan mengemuka, seperti apa landasan hukum penunjukkan pengelola statuter, apakah tugas dan wewenangnya sama dengan jajaran direksi dan komisaris yang lama atau lebih besar.

Belum lagi pertanyaan apakah keputusan yang mereka ambil sah, lantaran dalam AD/ART Bumiputera mengatakan pengambil keputusan strategis organanisasi adalah BPA. Pendek kata, Irvan menilai OJK telah mengambil alih peran BPA.

Penggantian pengurus tersebut dilakukan OJK berdasarkan Undang-undang No. 21/2011 tentang OJK dan UU No.40/2014 tentang Perasuransian, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 Tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter Pada Lembaga Jasa Keuangan.

Sementara Daniri justru mendukung pengelola statuter bentukan OJK, alasannya toh selama ini BPA yang menjadi sumber masalah. Karena itu agar Bumiputera ke depan lebih leluasa menjalankan roda bisnis, maka sekarang langsung berkomunikasi dengan OJK.

Firdaus Djaelani, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK menuturkan pilihan mengelola AJB Bumiputera 1912 dengan menggunakan pengurus statuter merupakan upaya melindungi para pemegang polis.

Pengelola statuter hanya bertanggung jawab kepada OJK. Harapannya, dengan upaya ini nasabah akan lebih terlindungi. Dia menegaskan dengan pola ini, otoritas ingin memastikan proses restrukturisasi tuntas dan menyeluruh terhadap Bumiputera.

Langkah penguatan, katanya, perlu dilakukan mengingat Bumiputera merupakan salah satu perusahaan asuransi tertua di Indonesia yang dimiliki jutaan pemegang polis dalam bentuk usaha bersama (mutual).

Urutan kejadian ini memang menimbulkan tanda tanya besar. Bagi OJK menempatkan statuter adalah langkah yang jarang dilakukan.

Restrukturisasi gagal

Tak bisa dipungkiri dengan melihat fenomena bongkar pasang pengurus yang tak kunjung usai, berarti memang ada persoalan mendasar dalam perusahaan yang belum beres. Direksi, Komisaris, dan BPA sudah berganti, namun pengawas Bumiputera masih dalam pantauan Firdaus Djaelani.

Firdaus sejak 1995 telah menjadi pengawas industri asuransi, terutama asuransi yang rusak itu. Saat itu beliau menjabat sebagai Direktur Asuransi Bapepam-Lembaga Keuangan Depkeu. Saat Bumiputera melakukan kesalahan investasi di tanah dan properti dalam jumlah besar, melebihi 20% pada setiap lahan investasi, ditambah pula banyaknya polis berbasis dolar, maka ketiga rupiah melemah ke level Rp17.000 per dolar AS, terjadi redemption (penarikan polis dolar) besar-besaran. Disitulah pukulan pertama yang telak untuk Bumiputera.

Namun karena basis nasabah (custome based) Bumiputera sangat besar, sekitar 5 juta nasabah, sehingga premi masuk masih cukup untuk menalangi likuiditas keluar saat itu. Tapi yang jelas jebakan investasi tanah dan bangunan yang overdosis (Hotel Bumi Wiyata), sehingga itulah persoalan yang mulai serius dihadapi Bumiputera. Saat itu selisih kewajiban (Rp4 triliun) dan aset Bumiputera (Rp2,7 triliun) mengalami negative spread sekitar Rp1,3 triliun.

Sejak itu penyakit negative spread antara aset dan kewajiban itu terus membesar seiring membesarnya skala bisnis Bumiputera. Hanya saja laporan keuangan yang dipublikasikan Bumiputera saat itu seolah-olah tidak ada masalah yang serius, seolah-olah semua baik-baik saja.

Pada 2012, berdasarkan hasil pengawasan internal Komisaris sejak Januari sampai Oktober 2012, ternyata ada kabar yang mengejutkan. Kinerja keuangan perusahaan sampai 31 Oktober 2012 mengalami kerugian sebesar Rp1,33 triliun, dengan trend kerugian yang terus naik.

Pada saat itu asuransi jiwa komersial semisal PT Prudential Life Assurance mampu membukukan laba bersih hingga Rp5 triliun. Begitu juga Manulife mampu membukukan laba bersih sekitar Rp2,5 triliun.

Posisi ekuitas Bumiputera berdasarkan hasil pengawasan komisaris itu menunjukkan angka yang negatif Rp953 miliar. Artinya perusahaan tidak memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah RI No. 81/2008 Pasal 1 tanggal 31 Desember 2008, bahwa untuk asuransi konvensional harus memiliki modal sendiri minimal Rp40 miliar paling lambat Desember 2010, dan minimal Rp70 miliar paling lambat Desember 2012.

Sedangkan aset Bumiputera pada saat itu diketahui meningkat 3,32% menjadi Rp12,07 triliun pada Oktober 2012. Sementara kewajiban meningkat 8,04% menjadi Rp22,77 triliun. Sehingga kenaikan kewajiban jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan aset dalam 10 bulan tahun 2012.

Perimbangan kekayaan dan kewajiban riil Bumiputera pada saat itu menunjukkan 53,36%, jauh dibawah ketentual regulasi pemerintah minimal 100%. Artinya dari 100 kewajiban Bumiputera hanya ditopang 53,36 aset, harusnya 1 berbanding 1.

Hasil pemeriksaan komisaris saat itu juga menunjukkan jumlah dana investasi sangat tidak cukup untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis (unfavourable). Sampai Oktober 2012 total investasi Bumiputera sebesar Rp10,21 triliun, sementara cadangan teknis dan utang klaim mencapai Rp22,63 triliun.

Rasio solvabilitas atau kesehatan Bumiputera menunjukkan negatif sangat besar, yakni minus 1.145,77% pada Januari 2012, menjadi 1.304,65% pada Oktober 2012. Angka itu jauh di bawah ketentuan modal minimal yang diperkenankan (risk based capital—RBC) 120%.

Realitas kinerja seperti itulah yang harus dibenahi Dirut Cholil Hasan dkk ketika masuk fase pembenahan Bumiputera. Tapi faktanya memang sulit dibenahi, sampai gonta-ganti direksi berikutnya dan masuklah periode pengelola statuter efektif 27 Oktober 2016 lalu.

Bagaimana kinerja Bumiputera hari ini? Berdasarkan data dari berbagai sumber yang terkait dengan Bumiputera hari ini, terungkap bahwa aset Bumiputera saat ini berada di kisaran Rp10 triliun, sementara kewajibannya telah melonjak menjadi Rp30 triliun, atau negatif antara aset dan kewajiban sebesar Rp20 triliun.

Untung saja sepanjang 2016 ini Bumiputera masih memilik pendapatan premi sebesar Rp5,8 triliun. Selain juga memiliki kas keras sekitar Rp2 triliun, selebihnya aset Bumiputera berupa tanah dan bangunan.

Itu sebabnya pada 2012, Bumiputera masuk dalam hitungan OJK sebagai perusahaan asuransi dalam pengawasan khusus. Gonta-ganti manajemen ternyata juga tak membuat Bumiputera lebih baik. Namun pada 2016 Bumiputera sudah keluar dari predikat perusahaan asuransi dalam pengawasan khusus.

Langkah pembentukan pengelola statuter apakah akan menjadi langkah terkahir hidup dan mati Bumiputera? Melihat keseriusannya memang ada, tapi dengan negative spread antara aset dan kewajiban sebesar Rp20 triliun, dengan tanpa pemegang saham pengendali, adalah impossible.

Penyimpangan investasi

Salah satu penyebab Bumiputera masuk dalam kategori dalam pengawasan khusus adalah kesalahan investasi dimasa lalu, baik investasi pada tanah dan bangunan, terutama investasi bodong mainan para direksi, komisaris dan BPA. Pada bagian ini terlihat jelas adanya pelanggaran GCG dan semua pelaku sudah dibawa ke muka hukum.

Penyimpangan investasi itu pada gilirannya membuat bisnis inti (core business) Bumiputera menjadi terganggu hingga saat ini. Adapun penyimpangan investasi itu berdasarkan data yang diperoleh Forum Keadilan adalah:

Pertama, manajemen Bumiputera sekitar 1995-1997 memborong tanah 13 ha untuk membangun hotel & resort, lapangan golf, apartemen di Jl Margonda Raya melampaui ketentuan investasi properti maksimum 20%. Direksi pada saat membeli diindikasikan melakukan mark up harga sehingga mengambil marjin yang dibebankan kepada Bumiputera.

Berdasarkan UU Perasuransian No. 2/1999 yang diamendemen dengan UU No. 40/2014, industri asuransi diperkenankan melakukan investasi pada saham, obligasi, reksadana, tanah dan bangunan, masing-masing dipernankan maksimum 20%.

Direktur Investasi Bapepam-LK Firdaus Djaelani, saat itu, hanya memberikan teguran ringan kepada manajemen Bumiputera. Dengan kesalahan investasi tersebut Bumiputera mengalami masalah likuiditas, terjadi negative spread antara aset dan kewajiban Rp1,3 triliun.

Kedua, sejak 2007-2009 manajemen Bumiputera Bumiputera mengamanatkan kontrak pengelolaan dana investasi sebesar Rp107,87 miliar ke PT Optima Karya Capital Manajemen (OKCM) dengan janji return 11% per tahun. Dana itu rencananya ditanamkan dalam bentuk saham dan obligasi dengan janji pengembalian sebesar Rp424,39 miliar sampai akhir masa kontrak.

Apa yang terjadi selanjutnya, menurut data Forum Keadilan, penempatan dana 8 Mei 2007, 18 hari kemudian dana itu lenyap. Dana itu ditranskfer ke 15 rekening oleh manajemen OKCM, untuk beli properti dan kawin lagi. Sementara saham dan obligasi sebagai vehicle investasi juga dijual.

Itu sebabnya, Harjono Kesuma, pemilik sekaligus CEO OKCM, ditangkap polisi dengan tuduhan penipuan investasi. Ternyata track record Harjono memang buruk, dia tersandung berbagai kasus investasi bodong dan tetap eksis. Selain menggelapkan dana Bumiputera sebesar Rp424 milair juga menjerat dana PT Kereta Api Indonesia sebesar Rp100 miliar.

Ketiga, puluhan (bahkan ada yang bilang ratusan) hektar lahan Bumiputera di sekitar Menara Imperium (Mega Kuningan) beralih kepemilikan ke PT Bakrie Land Tbk sekitar 2008-2009. Modusnya, Bakrie Land membeli Menara Imperium dan lahan di sekitarnya menggunakan obligasi setara sekitar Rp300-an miliar, bukan uang tunai. Obligasi Bakrie Land itupun kemudian dijual ke publik, sehingga Bumiputera yang sebelumnya memiliki tanah, beralih menjadi memiliki obligasi.

Ketika harga obligasi Bakrie Land jatuh, menurut data Forum Keadilan, aset Bumiputera pun ikut jatuh. Namun kesalahan investasi Bumiputera selalu ditutup-tutupi baik oleh manajemen maupun pengawas industri asuransi.

Keempat, manajemen melakukan pembobolan Bumiputera dari dalam lewat modus replanting. Yakni melakukan penutupan polis lama dan menerbitkan polis baru atas nama account yang sama. Account yang pernah di-replanting atas nama PT Bridgestone Tires Indonesia. Atas tindakan ini manajemen mendapat komisi Rp23 miliar.

Kalau komisinya saja Rp23 miliar, menurut data Forum Keadilan, maka nilai pertanggungan polis sedikitnya menjadi Rp92 miliar. Akhirnya semua direksi kabarnya dipecat oleh OJK, dan OJK menempatkan orang-orang yang dianggap kredibel.

Pada Sidang Luar Biasa yang digelar Badan Perwakilan Anggota (BPA) 23 September 2014, Dirut Madjdi Ali dan Direktur Prasetyo M. Brata mengajukan pengunduran diri karena tidak nyaman dengan kasus replanting.

BPA malah menambah 3 direksi baru, guna mendampingi direksi lama yang akan mengundurkan diri, permintaan izin pengunduran diri itu pun di tolak BPA.

Pertanyaannya, mengapa Bumiputera yang masuk kategori bermasalah tidak kunjung di rush oleh nasabahnya? Ya, mungkin karena sifat mutual dimana pemegang polis dalah pemegagn saham, owner. Sehingga tidak mungkin pemilik mencelakai perusahaannya sendiri.

Berbeda dengan perusahaan berbasis PT, dimana ada pemegang saham mayoritas dan dana titipan nasabah sifatnya hutang, ketika ada masalah wajar di rush nasabahnya.

Namun demikian, sampai kapan Bumiputera akan menjalani hidup dengan kewajiban yang terus membengkak dan aset yang terus menurun? Pasti ada titik jenuh, dimana perusahaan itu tak kuat lagi menanggung kewajiban polis yang jatuh tempo.

Akankah Bumiputera roboh? Semua tergantung kehendak Firdaus Djaelani dan Tuhan…!*

Tinggalkan Balasan